Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas rahmat dan karunia-Nya kami bisa menyelesaikan makalah berjudul Hak dan Kewajiban Warga Negara.
Makalah ini dapat diselesaikan karena kerja keras dan kerja sama yang baik setiap anggotanya. Tanpa kerja keras dan kerja sama, makalah ini tidak mungkin dapat diselesaikan.
Dalam menyusun makalah ini, kami mendapat kesulitan dalam mengumpulkan materi, data, serta waktu dan biaya. Namun semua kesulitan itu dapat diatasi berkat bantuan dari semua pihak, di antaranya :
1. ..... selaku dosen mata kuliah ......
2. Teman-teman dan para sahabat yang mendukung dan membantu dalam penyusunan makalah ini.

Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memperluas ilmu pengetahuan. Kami sadar bahwa makalah ini masih belum sempurna, maka dari itu kami meminta kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan makalah di masa yang akan datang.






Kuningan, Oktober 2014



PENULIS,




DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Rumusan masalah 3
1.3 Tujuan 4
BAB II
PEMBAHASAN MASALAH
A. Pengertian Hak  dan Kewajiban 5
B. Unsur – Unsur Dasar Hak 5
C. Unsur – Unsur Kewajiban 6
D. Pembagian Hak Asasi Manusia 7
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan 13
DAFTAR PUSTAKA 14









BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
Sebagai seorang warga negara Indonesia harus menyadari betapa pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Karena melalui pendidikan kewarganegaraan inilah kita dapat menyadari semangat perjuangan para pahlawan  yang telah memerdekakan bangsa Indonesia. Selain itu juga kita dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini kedepannya dan akan dapat menimbulkan rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan demi tetap utuhnya NKRI.

Mempelajari pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diwaktu sekolah saja, tetapi juga diperguruan tinggi pun kita akan mempelajari pendidikan kewarganegaraan kembali. Oleh karena itu saat ini pendidikan kewarganegaraan menjadi pelajaran yang bermuatan softskill, maka darin itu kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan serta mampu berintelektual dalam bidang politik, hukum dan kemasyarakatan. Mempelajari pendidikan kewarganegaraan juga terdapat dalam pasal 39 ayat 2 yaitu bahwa disetiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan kewarganegaraan agar kita dapat memahami hak dan kewajiban seorang warganegara. 

Sangat banyak sekali manfaat yang akan bisa kita dapatkan dari pendidikan kewarganegaraan, seperti misalnya kita dapat belajar etika, moral, norma dan masih banyak lagi. Banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan, contohnya yaitu mahasiswa yang bentrok dan tawuran sesame mahasiswa, demonstrasi yang melanggar hukum, maka dari kejadian itu sudah jelas bahwa mereka menyalahgunakan dan tidak memahami dari peljaran pendidikan kewarganegaraan. Maka dari itu pendidikan kewarganegaraan harus dimulai dari usia dini, agar kita dapat memahami pentingnya keadaan lingkungan di sekitar kita.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan  hak dan kewajiban ?
2. Apa sajakah unsur – unsur yang ada dalam  hak?
3. Apa sajakah unsur – unsur yang ada dalam  kewajiban?
4. Bagaimana  pembagian hak asasi mausia?



1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian hak dan kewajiban.
2. Untuk mengetahui unsure – unsure dasar yang ada dalam hak
3. Untuk mengetahui unsure – unsure yang ada dalam kewajiban
4. Untuk mengetahui pembagian – pembagian hak aasi manusia





Bab II
Pembahasan

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi negara tersebut. Sebagai warga negra Indonesia, jaminan tentang dan hak kewajiban warga negara tersebut diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. 
Purbacaraka, sebagaimana dikutip Halim (1988) mengartikan hak adalah satu peranan yang boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Sementara kewajiban, adalah suatu peranan yang harus dilakukan atau yang harus tidak dilakukan. 
2.2 Unsur – Unsur Dasar Hak
Adapun unsur-unsur dasar dari setiap hak adalah : 
Hak ialah suatu kebolehan, jadi bukanlah keharusan
Akibatnya, seseorang atau suatu pihak tidaklah bisa dipaksa kalu ia tidak menggunakan haknya, namun demikian juga sebaliknya, ia tidak bisa dilarang kalau ia mau menggunakan haknya tersebut.
Kansil membedakan hak dan kewajiban ke dalam dua jenis hak, yaitu hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. 
Hak mutlak ini selanjutnya dibagi dalam tiga golongan yaitu :
Hak asasi manusia, misalnya hak untuk memeluk agama, hak untuk hidup, dan sebagainya
Hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya
Hak keperdataan, misalnya hak marital (hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istrinya). Hak perwakilan, hak pengampunan dan sebagainya.
Hak nisbi atau hak relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain tertentu memebrikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak relatif ini sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. 
Dalam menggunakan hak, setiap orang harus memperhatikan beberapa aspek, sebagai berikut: 
Aspek kekuatan, yaitu kekuasan atau wewenang untuk melaksanakan hak tersebut. Setiap hak walaupun betapa besarnya dan betapapun mutlaknya, namun jika pemegannya tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan/wewenang untuk mengguanakannya, maka tentu saja segala hak tersebut tidak adak gunanya sama sekali.
Aspek perlindungan hukum (proteksi hukum) yang melegalisir atau mensahkan aspek kekuasaan atau wewenang yang memberi kekuatan bagi pemegang hak mutlak untuk menggunakan haknya terebut.
Aspek pembatasan hukum (retriksi hukum) yang membatasi dan mejaga sampai jangan terjadi penggunaan hak olehsuatu pihak yang melampaui batas (kelayakan dan kepantasan) sehngga menimbulkan akibat kerigian bagi pihak lain (Rdwan Haim, 1988: 178).
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka hak yang kita miliki, dalam penggunaanya harus memperhatikan atau mempertimbangkan hak orang lain juga. Dapat juga dikatakan bahwa kebebasan kita menggunakan hak, sesungguhnya dibatasi oleh hak orang lain, demikian juga sebaliknya. 
2.3 Unsur – Unsur Kewajiban
Selanjutnya perlu dikemukakan unsur-unsur dari setiap kewajiban, yang menurut Halim  (1988) ialah : 
Kewajiban ialah suatu keharusan,
Akibanya seorang atau suatu pihak dapat dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman bila ia tidak mau menjalankan kewajibannya itu. 
Dalam melaksanakan kewajiban, maka aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah:
Aspek kemungkinan dalam arti kelogisan bahwa pihak yang berkewajiban itu sungguh mungkin dan mampu untuk dapat mengemban kewajibannya dengan sebagaimana mestinya.
Aspek perlindungan hukum yang melegalisir atau mensahkan kedudukan pihak yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai orang atau pihak yang harus dilindungi dari adanya tuntutan atau gugatan terhadapnya, bila ia telah melaksanakan kewajibannya dengan baik.
Aspek pembatasn hukum, yang membatasi dan menjaga agar pelaksanaan kewajiban oleh setiap pihak yang bersangkutan jangan sampai kurang dari batas minimalnya sehinnga menimnulkan kerugian bagipihak lain.
Aspek pengecualian hukum, yang merupakan suatu aspek yang memuat pertimbanngan ”jiwa hukum” dalam mengahadapi pelaksanaan kewajiban oleh seseorang atau suatu piahak yang memadai.







2.4 Pembagian Hak Asasi Manusia
Setiap warga negar mempunayi konstitusi atau hukum dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman dasr dalam mengatur kehidupan negaranya. Dalam kaitan ini, hak dan kewajiban warga negara dicantumkan dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan (proteksi) terhadap hak dan kewajiban tersebut. Menurut para ahli, pada dasrnya dalam konstitusi diatur (a) frame  of goverment atau kerangka pemerintahan, dan (b) jaminan terhadap hak asasi manusia (human rights). Jadi, jelas kiranya bahwa hak dan kewajiban warga negara telah diatur dan dijamin dalam konstitusi negara, sehingga siapapun atau pihak manapun juga tidak dapat mengganggu hak-hak dan kewajiban tersebut. 
Aristoteles mengatakan bahwa warga negara yang bertanggung jawab adalah warga yang negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik ialah warga negara yang memiliki keutamaan (excellence) atau kebijakan (virtue) selaku warga negara. Berkaitan dengan keutamaan atau kebijakan itu. Plato mengemukakan ada empat keutamaan atau kebajikan yang dihubungkan dengan tiga bagian jiwa manusia. Keempat kebajikan itu ialah pengendalian diri (temperance) yang dihubungkan dengan nafsu, keperkasaan (fortitude) yang dihubungkan dengan semangat (thumos), kebijaksaan atau kearofan yang dihubungkan dengan akal (nous), dan keadilan yang duhubungkan denagan ketiga bagian jiwa manusia itu. (Rapaar, 1993). 
Pada hakekatnya, hak asasi manusia dapat digolongkan kedalam pembagian sebagi beriut:
A. Hak sipil dan politik, yang meliputi :
1. Right to life (Hak untuk hidup)
Tuhan yang maha kuasa telah memebrikan karunia yang sangat besar kepada manusia diantranya diberikannya kehidupan dimuka bumi dengan sejumlah isinya yang dapat dimanfaatkan untuk kpentingan kelangsungan hidup manusia. Dengan kekuasaan-Nya, Tuhan Yang Maha Esa menghamparka jagad raya ini untuk dijadikan perenungan bagi umat manusia yang beriman kepada-Nya.

Jaminan hak untuk hidup dinyatakan dalam piagam PBB HAM 10 Desember 1948, terutama  pada pasal 3 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan pribadinya”. Kemudian dinyatakan dalam perjanjian Internasional tentang hak sipil dan politik. 
2. Hak atas persamaan dan kebebasan
Setiap orang dipandang sama didepan hukum dan perundang – undangan. Maksudnya adalah seluruh manusia di depan undang – undang memiliki persamaan dari segi hak, kewajiban, dan perlindungan hukum. Karenanya dalam setiap konstitusi ditetapkan adanya persamaan itu, juga di dalam hukum positif, serta hukum internasional (Djaali, 2003)
Dalam pasal 7 deklarasi universal ditegaskan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa dibeda – bedakan. Demikian juga pernyataan dalam pasal 2 deklarasi universal bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa adanya perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, tahanan politik atau faham lain, nasional atau asal usul sosial, hak milik, kelahiran atau status yang lain. Juga ditegaskan, tidak boleh melakukan perbedaan atas dasar perbedaan politik, kedudukan hukum dan status internasional dari wilayah atau negara dimana orang tersebut termasuk, baik negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah yang tidak berpemerintah sendiri atau dibawah wilayah lain yang kedaulatannya dibatasi.
Berdasarkan pasal-pasal diatas, nampak sangat jelas betapa persamaan setiap orang didepan hkum  itu perlu ditegakkan, tanpa membeda-bedakannaya satu sama lainnya. Inilah sebetulnya makna pokok persamaan itu. Jika dalam kenyataannya masih ada tindakan-tindakan yang diskriminatif yang ditunjukan oleh penguasa atau lembaga pengadilan, maka hal itu mengindikasikan belum terjaminnya hak persamaan di hukum dan perundang-undanagan oleh negara itu. 
Jaminan persamaan juga ditegaskan dalam pasal 26 kovenan politik yang menyatakan, “dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun dan menjamin kepada semua orang perlindungan yang sama dan efektif dari diskriminasi dengan alasan apapun”.
3. Kebebasan berpikir dan menyatakan pendapatnya
Boechenski, yang dikutip Suriasumantri (1995) mendefinisikan berpikir sebagai perkembangan ide dan konsep. Pengertian tersebut lebih ditekankan kepada berpikir keilmuan, yakni pemikiran yang sungguh, artinya suatu cara berpikir yang berdisiplin, serta mengarah pada tujuan tertentu. Sementara itu, dalam pandangan Djaali( 2003 ) berfikir merupakan aktualisasi batin yang tersembunyi dalam lubuk hati. Jika fikiran diungkapkan dalam bentuk lahir dan disampaikan kepada orang dengan cara yang jelas atau berbentuk argumentasi maka pengaruhnya lebih besar, lebih mudah dipahami dan lebih luas. Pernyataan yang diungkapkan dari pikiran batin itu dinamakan dengan “Menyampaikan pendapat”.
Jaminan kebebasan berfikir dinyatakan dalam deklarasi internasional tentang HAM pasal 19 “Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat, dalam hal termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan atau mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas – batas geografis”.
Perlu ditegaskan pula, sekalipun manusia memiliki kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat, dalam pelaksanaannya tetap harus berpegang pada kaidah – kaidah atau  norma- norma yang berlaku, agar tidak menimbulkan hal – hal yang merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
4. Hak untuk Berkumpul dan berserikat 
Manusia adalah makhluk yang hidup bermasyarakat (homo socius), dimana ia tidak dapat hidup tanpa bantuan atau pertolongan orang lain. Magnis Suseno (1992) berpandangan, bahhwa kebermaknaan hidup manusia akan diperoleh pada saat ia di tengah – tengah masyarakat. Dengan kata lain, di masyarakatlah manusia dapat menemukan eksistensi (keberadaan) dirinya, baik secara fisik-biologis, maupun secara mental-psikologis.
Djaali (2003) menegaskan bahwa kebebasan berkumpul adalah kebebasan melakukan pertemuan – pertemuan khusus maupun umum. Diantaranya mengadakan pertemuan – pertemuan, rapat, ceramah, diskusi, dan kegiatan sejenis lainnya. Bentuk perkumpulan tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi, jenis, bentuk, dan tingkatannya. Ada yang dibentuk karena persamaan profesi, cita – cita, ideologi, latar belakang almamater, asal – usul daerah, kesamaan visi dan kepentingan politik, karena situasi politik, kesamaan program kerja, dan sebagainya.
Pada pasal 20 deklarasi HAM sedunia yang ditetapkan pada tanggal 10 desember 1948, yang intinya adalah bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan untuk ikut serta dalam perkumpulan dan pertemuan.
5. Hak beragama
Hak asasi manusia yang paling asasi adalah hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing – masing. Agama merupakan sumber motivasi dan inspirasi yang paling tinggi dan tak pernah kering. Ia menuntun manusia untuk meraih kebahagiaan hakiki dan menyelamatkan manusia dari berbagai kondisi kehidupan yang nista.
Beberapa cerminan HAM beragama diantaranya tercantum dalam pasal 18 universal deklaration of human rights, yakni :
a. Setiap orang mempunyai kebebasan atas pikiran, keinsyapan batin dan agama, dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama dan kepercayaan,
b. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melaksanakannya, beribadat dan mentaatinya.
B. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
1. Hak Ekonomi
Yang menjadi tujuan pencantuman hak ekonomi sebagai bagian dari hak – hak asasi manusia adalah untuk mengidentifikasikan wilayah – wilayah mana pada bidang ekonomi, pertimbangan – pertimbangan moral yang dapat dijadikan pedoman umum bagi aksi – aksi individu, serta bagi institusi – institusi sosial dan politik (Djaali, 2003). Hak – hak ekonomi meliputi:
Kebebasan atas hak milik 
Hak mendapatkan pekerjaan
Hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bekerja
Hak terhadap produksi
Hak menyangkut konsumsi
Hak atas pangan
2. Hak atas pelayanan kesehatan
Hak pelayanan kesehatan di sini tidak semata – mata berorientasi pada berbagai jenis penyakit, melainkan berorientasi kepada sikap dan perilaku hidup sehat yang dimiliki masyarakat termasuk lingkungan yang sehat. Organisasi kesehatan sedunia atau WHO (World Health Organization) merekomendasikan indikator orang sehat, dari tiga aspek, yaitu (1) sehat jasmani, (2) sehat rohani, dan (3) sehat dalam pergaulan sosial.
Dalam pasal 25 ayat 1 Universal Declaration of Human Rights dinyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta usaha sosial yang diperlukan; dan berhak atas jaminan pada waktu mengalami pengangguran, menderita sakit, mengalami cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan nafkah dan lain-lain keadaan diluar kemampuannya”.
Hak pelayanan kesehatan meliputi:
Mendapat perawatan kesehatan
Mendapatkan makanan dan gizi yang baik
mengurangi resiko kematian ibu dan bayi pada saat melahirkan
penurunan angka kelahiran dan angka kematian bayi serta untuk perbaikan kesehatan anak
perbaikan seluruh aspek kesehatan lingkungan industri
pencegahan, perawatan, dan pegawasan terhadap penyakit epidemik, endemik, penyakit karena pekerjaan lainnya
penciptaan kondisi yang akan menjamin semua pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan seandainya menderita sakit
mendapat perawatan kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran yang tepat untuk para ibu
mendapatkan pelayanan keluarga berencana.
Hak memeproleh pendidikan
Pendidikan sangatlah penting dalam rangka mengembangkan kualitas SDM. Tanpa pendidikan. sanagatlah sulit untuk mewujudkan kualitas SDM yang handal dan apat diandalakan untuk pembangunan bangsa.

Dalam arti yang luas, pendidikan diartikan sebagai upaya yang sistematik untuk meningkatkan kedewasaan manusia, agar mampu dan terampil, serta cerdas dalam melaksanakan aktivitas dalam kehidupannya. Dalam deklarasi hak asasi anak, disebutkan bahwa anak diberi hak untuk menerima pendidikan, secara bebas dan wajib, paling tidak dalam tingkat dasar. Anak diberi pendidikan yang akan mengembangkan budaya pada umumnya, dan memungkinkan anak atas dasar kesempatan yang sama, mengembangkan kemampuannya, pertimbangan pribadi, dan kesadarannya akan moral dan tanggungjawab sosial, dan untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kompetensi umumnya diartikan sebagai kemampuan yang direfleksikan dalam perilaku atau perbuatan sehari-hari. Ricey mengemukakan ada enam kompetensi warga negara yaitu:

Futurolog terkenal yakni Alfin Toffler mengatakan bahwa era kehidupam manusia dewasa ini adalah masyarakat informasi sebagai perkembangan dari era kehidupan masyarakat sebelumnya yakni masyarakat insdustri. Dalam era masyarakat informasi tersebut, maka informasi memegang peran penting dalam berbagain aspek kehidupan manusia. Dengan tegas Toffler mengatakan “siapa yang menguasai informasi maka dialah yang akan menguasai dunia”.
Masyarakat informasi ditandai dengan kemajuan yang cukup pesat dalam bidang teknologi informasi atau dikenal pula imformation tecnology, yang memberikan peluang dan kemudahan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi dalam waktu yang relatif singkat. Apabila setiap warga negara mampu mencari informasi serta menggunakan informasi tersebut, maka akan bnyak memperoleh kemanfaatan, diantaranya yaitu:
Memperluas wawasan pemikirannya, sebab dengan informasi orang akan terbuka pola pikirannya yang sangat memungkinkan baginya untuk berkembang dan meningkat daya pikirnya,
Mengetahui perkembangan informasi yang terjadi, sehingga ia tidak digolongkan sebagai orang yang ketinggalan informasi.
Meningkatkan keterampilan mengambil keputusan(decision making) atas masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupannya sehari-hari.
Mendorong keterampilan berfikir kritis dan kreatif, yang sangat menunjang terwujudnya karakter warga negara yang cerdas, bertanggungjawab, dan berpartisipasi.

2. Menjaga dan membina ketertiban
Setiap warga negara harus mampu menciptakan dan membina ketertiban hidup dimasyarakat dan negara. Hal ini dilakukan dengan cara menaati segala aturan hukum yang berlaku dinegara kita. Setiap warga negara dituntut memiliki kesadaran hukum agar kehidupan masyarakat berjalan tertib, aman, dan damai.

Soerjono soekanto mengemukakan empat indikator penting untuk mengembangkan kesaran hukum warga negara, yaitu: (1) pengetahuan hukum, (2) sikap hukum, dan (4) perbuatan hukum. Keempat indikator tersebut harus dimiliki oleh setiap warga negara jika ingin mewujudkan susasana kehidupan yang tertib, aman, dan damai.

3. Membuat keputusan
Warga negara yang cerdas (civic intelligence) adalah warga negara yang mampu mengambil keputusan secara cerdas pula. Keputusan yang cerdas merupakan keputusan yang tidak didasari sikap yang emosional, melainkan oleh sikap dan tindakan yang rasional, sistematis, dan logis.

4. Kemampuan berkomukasi
Berkomunikasi merupakan salah satu kebutuhan manusia (basic human needs) oleh karena manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan dan saling bekerja sama. Dengan berkomunikasi manusia akan mampu mewujudkan eksistensi dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Dengan kemampuan berkomunikasi, warga negara dapat menyampaikan asprasinya serta ekspektasi atau harapan-harapannya kepada pemerintah untuk mecapai kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya dengan “kemacetan komunikasi antar warga negara dengan negara atau pemerintah, maka akan mendorong timbulya berbagai persoalan kehidupan bangsa, seperti ketidak percayaan rakyat kepada pemerintah, sehingga pemerintahan tidak memperoleh legitimasi dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi dalam kehidupan negara dan bagsa.

Sebagai makhluk sosial, warga negara membutuhkan kerja sama serta berkomunikasi dengan sesama warga negara dalam upaya mewujudkan cita-cita yang hendak diwujudkan bersama.
Adapun lingkup kerja sama yang dapat dilakukan oleh warga negara, meliputi (a) kerjasama individu, (b) kerjasama individu dengan organisasi, (c) kerjasama individu dengan negaranya. Kerjasama tersebut akan dapat dilkukan dengan baik, manakala setiap warga negara mampu mengaktualisasikan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Setiap individu warga negara memiliki kepentingan yang beragam. Tidak jarang akibat kepentingan yang beragam tersebut mendorong timbulnya pertentangan atau konflik dalam kehidupan warga negara. Hal ini akan terjadi apabila setiap kepentingan tersebut dalam pelaksanaannya tidak mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Sehingga tmbullah pertentangan kepentingan, yang apabila tidak diantisipasi atau dicarikan jalan pemecahannya akan mengganggu suasana kehidupan masyarakat.

Dalam kaitan ini, maka agar kepentingan tersebut tidak saling bertentangan dalam pelaksanaannya, setiap individu harus memperhatikan kaidah-kaidah atau sistem norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Setiap orang berhak atas kepentingannya, namun patut diingat bahwa pada saat bersamaan pula orang lain akan menggunakan kepentingan yang dimilikinya. Disinilah sikap toleran, disiplin, tanggungjawab, respek terhadap kepentingan orang lain, sanagt penting untuk diterapkan agar kepentingan yang dilaksanakan tidak menimbulkan pertentangan yang bukan tidak mungkin, akan dapat merusak harmonisasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.







Bab III
Penutup

3.1 Kesimpulan
Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk  didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai  dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang.





Daftar Pustaka

http://putriiannisa.wordpress.com/2013/03/11/latar-belakang-hak-dan-kewajiban-warga-negara/
http://cynthiawidowati.blogspot.com/2013/04/makalah-hak-dan-kewajiban-warga-negara_1.html?m=1
Sundawa Dadang, dkk. Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. GD303/3SKS/BBM1-9 UPI Press


0 comments